Sudah terlanjur masyarakat menganggap, bahwa pendidikan itu mesti dilakukan di sebuah lembaga formal, seperti halnya sekolah. Sementara itu, serangkaian persoalan klise berkaitan dengan sekolah, seperti gedung yang ambruk, kelas yang rusak, SPP yang mahal, DSP yang membengkak, gurunya kurang, dan banyak persoalan lainnya, sampai saat ini masih sulit untuk dituntaskan. Mayoritas berujung pada persoalan dana, sementara di sisi lain sektor pendidikan disinyalir merupakan tempat yang rawan penyelewengan dana.
Memang ironis dan menyedihkan. Jika pendidikan bertujuan untuk meninggikan kualitas manusia, sehingga tercipta masyarakat yang positif, produktif, dan bertakwa, maka dunia pendidikan di negeri kita nampaknya jauh meninggalkan tujuan itu. Imam Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad, menetapkan makna pendidikan (tarbiyah) itu, bagaikan seorang petani yang tengah mencabut duri dan membuang tanaman asing yang mengganggu di antara tumbuhan yang ia tanam, agar tanaman tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kapitalisme secara berangsur-angsur memang telah berhasil membumbui hampir semua sisi kehidupan dengan tujuan-tujuan materil, tak terkecuali bidang pendidikan. Sementara itu, berbicara penyelesaian masalah pendidikan yang kompleks, kunci satu-satunya justru adalah kepedulian; dan itu jelas berseberangan dengan prinsip-prinsip kapitalisme.
Menggalang Kepedulian
Sejak subsidi pendidikan dikurangi, efek yang langsung terasa oleh masyarakat, adalah mahalnya biaya sekolah. Terlebih dengan kebijakan otonomi sekolah, maka sekolah tak jauh beda dengan perusahaan. Tidak bisa tidak sekolah harus bisa mencari dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan jika dimungkinkan tentu bisa meraih keuntungan yang besar sebagaimana layaknya perusahaan.
Hal itu terjadi bahkan sejak level prasekolah, di mana sekarang berjamur Taman Kanak-Kanak dan Play Group yang biayanya mahal bukan kepalang. Kisaran minimal 2 juta hingga mencapai lima atau 6 juta hanya untuk uang pangkalnya saja. Belum lagi SPP dan uang seragam.
Lantas apa yang akan pertama kali dipelajari oleh anak-anak bahkan di usia yang sangat dini? Yakinlah bukan kualitas kurikulumnya, melainkan perasaan ekslusif karena mereka belajar di sekolah yang mahal, fasilitasnya lengkap, dan gedungnya megah. Jadi tidaklah salah bukan, jika kita katakan, bahwa dengan format sekolah seperti yang ada hari ini, anak-anak sudah menampung benih kapitalisme.
Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang orang tuanya tak punya uang untuk membayar biaya sekolah semahal itu? Bagaimana pula nasib sekolah yang murid-muridnya dari kalangan kelas akar rumput, yang gedungnya pun tinggal puing-puing? Kesenjangan itu hanya akan semakin menganga lebar andai kita tak menggalang kepedulian.
Kalau pengadaan dana untuk rehabilitasi ratusan bahkan mungkin ribuan gedung sekolah negeri memberatkan pemerintah, sehingga tidak semua sekolah bisa tersentuh dana rehabilitasi, maka sebenarnya pemerintah bisa menggandeng tangan-tangan masyarakat yang masih peduli akan pendidikan. Salah satu contoh yang mungkin patut dipertimbangkan adalah gagasan yang dipaparkan di Tajuk Rencana PR (Jumat, 5/5) tentang program Cinta Almamater. Para alumni setiap sekolah bisa bergotong royong menyumbang ke sekolahnya masing-masing untuk membangun kembali gedung yang roboh, dengan catatan penggunaan dananya diawasi.
Selain berupa dana, masyarakat pun bisa berpartisipasi, seperti yang dicontohkan para sarjana di Ciamis yang membuka sekolah terbuka untuk anak-anak petani.
Adapun kepedulian pemerintah yang diharapkan dalam hal ini, adalah menaungi kegiatan pendidikan alternatif itu dengan pengakuan terhadap legalitas lulusannya, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi.
Alternatif Pengganti Gedung
Faktor penunjang mahalnya biaya sekolah biasanya dinisbatkan kepada biaya gedung. Setiap siswa baru pasti terkena beban untuk membayar uang bangunan, yang jumlahnya bisa jadi cukup besar. Jika pemerintah mendukung lahirnya sekolah-sekolah alternatif yang dikelola masyarakat, persoalan gedung sebenarnya bisa diminimalisir; dan secara otomatis pula, hal itu akan menekan angka DO (Drop Out) karena biaya sekolah bisa menjadi lebih murah.
Dengan kata lain, gedung bukanlah segalanya untuk mendidik anak. Bukankah sesungguhnya rumah, pantai hutan, taman bermain, dan seluruh permukaan bumi ini adalah sumber-sumber dan sekaligus tempat yang disediakan Tuhan untuk mendidik manusia? Oleh karena itu , terlepas dari persoalan politis, ‘tak punya gedung sekolah’ tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menghentikan kegiatan pendidikan atau melemahkan semangat para pendidik untuk membimbing.
Kehadiran Sekolah Alam telah membuktikan bahwa anak-anak bisa dan bahkan sangat antusias belajar di alam terbuka. Semangat mereka untuk pergi sekolah seolah tak terhentikan. Mereka selalu menemukan hal baru setiap hari. Karena begitu banyak rahasia di alam yang bisa dipelajari. Peran guru adalah membimbing untuk mengarahkan anak-anak didiknya agar mau melakukan penjelajahan dan pembelajaran terhadap seluruh media belajar yang tersedia di alam. Meskipun dari segi biaya tidak lebih murah dari sekolah konvensional, namun sebagai sebuah alternatif untuk memecahkan kekakuan format pendidikan, model sekolah semacam itu bisa dijadikan pilihan.
Sekolah alternatif untuk anak petani di Ciamis, yang pernah diberitakan di harian Pikiran Rakyat- Bandung, juga merupakan contoh , bahwa anak-anak tetap bisa antusias belajar meski mereka belajar tanpa seragam dan atribut-atribut formal lainnya.. Semangat mereka untuk belajar bisa jadi mengalahkan anak-anak sekolah di kota yang sepatunya berharga ratusan ribu, gedung sekolahnya megah, dan uang sekolahnya jutaan rupiah.
Sebenarnya sudah banyak sekolah-sekolah alternatif didirikan, dan tempat belajarnya bukanlah di dalam sebuah gedung sekolah, seperti umumnya kita temui. Ada orang yang membuat sekolah di kolong jembatan, gerbong kereta api, atau rumah-rumah penduduk. Di satu sisi hal itu mungkin tampak menyedihkan, karena sebenarnya banyak orang kaya yang kelebihan hartanya lebih banyak dipakai untuk berfoya-foya, dan tak tersalurkan untuk mereka yang kekurangan. Namun jika kita berpikir positif, maka keberadaan sekolah ‘darurat’ itu merupakan sumber inspirasi untuk membuat bentuk-bentuk kreatif tempat belajar, di saat kebutuhan menuntut demikian.
Bahkan jika konsep ini bisa diterima, maka murid-murid dari sekolah yang sudah berjalan pun, jika sekiranya gedung sekolah masih belum berfungsi, maka mereka bisa didistribusikan ke beberapa tempat belajar. Rasanya masih banyak juga, terutama di pedesaan, orang tua siswa yang bersedia menyiapkan halaman, teras, ataupun salah satu ruangan di rumahnya (kalau ada) untuk dijadikan tempat belajar sejumlah 5 atau bahkan 10 anak. Bagaimana dengan gurunya? Dengan semangat peduli, rasanya masih banyak juga sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang mau menyumbangkan tenaga, pikiran, dan mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk anak-anak. Dan masyarakat yang memiliki kekuatan dana juga bisa “dipanggil” kepeduliannya untuk membayar upah para tenaga sukarela yang mau mengajar. Andai situasi itu bisa terjadi, alangkah indahnya!
Memang ironis dan menyedihkan. Jika pendidikan bertujuan untuk meninggikan kualitas manusia, sehingga tercipta masyarakat yang positif, produktif, dan bertakwa, maka dunia pendidikan di negeri kita nampaknya jauh meninggalkan tujuan itu. Imam Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad, menetapkan makna pendidikan (tarbiyah) itu, bagaikan seorang petani yang tengah mencabut duri dan membuang tanaman asing yang mengganggu di antara tumbuhan yang ia tanam, agar tanaman tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kapitalisme secara berangsur-angsur memang telah berhasil membumbui hampir semua sisi kehidupan dengan tujuan-tujuan materil, tak terkecuali bidang pendidikan. Sementara itu, berbicara penyelesaian masalah pendidikan yang kompleks, kunci satu-satunya justru adalah kepedulian; dan itu jelas berseberangan dengan prinsip-prinsip kapitalisme.
Menggalang Kepedulian
Sejak subsidi pendidikan dikurangi, efek yang langsung terasa oleh masyarakat, adalah mahalnya biaya sekolah. Terlebih dengan kebijakan otonomi sekolah, maka sekolah tak jauh beda dengan perusahaan. Tidak bisa tidak sekolah harus bisa mencari dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan jika dimungkinkan tentu bisa meraih keuntungan yang besar sebagaimana layaknya perusahaan.
Hal itu terjadi bahkan sejak level prasekolah, di mana sekarang berjamur Taman Kanak-Kanak dan Play Group yang biayanya mahal bukan kepalang. Kisaran minimal 2 juta hingga mencapai lima atau 6 juta hanya untuk uang pangkalnya saja. Belum lagi SPP dan uang seragam.
Lantas apa yang akan pertama kali dipelajari oleh anak-anak bahkan di usia yang sangat dini? Yakinlah bukan kualitas kurikulumnya, melainkan perasaan ekslusif karena mereka belajar di sekolah yang mahal, fasilitasnya lengkap, dan gedungnya megah. Jadi tidaklah salah bukan, jika kita katakan, bahwa dengan format sekolah seperti yang ada hari ini, anak-anak sudah menampung benih kapitalisme.
Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang orang tuanya tak punya uang untuk membayar biaya sekolah semahal itu? Bagaimana pula nasib sekolah yang murid-muridnya dari kalangan kelas akar rumput, yang gedungnya pun tinggal puing-puing? Kesenjangan itu hanya akan semakin menganga lebar andai kita tak menggalang kepedulian.
Kalau pengadaan dana untuk rehabilitasi ratusan bahkan mungkin ribuan gedung sekolah negeri memberatkan pemerintah, sehingga tidak semua sekolah bisa tersentuh dana rehabilitasi, maka sebenarnya pemerintah bisa menggandeng tangan-tangan masyarakat yang masih peduli akan pendidikan. Salah satu contoh yang mungkin patut dipertimbangkan adalah gagasan yang dipaparkan di Tajuk Rencana PR (Jumat, 5/5) tentang program Cinta Almamater. Para alumni setiap sekolah bisa bergotong royong menyumbang ke sekolahnya masing-masing untuk membangun kembali gedung yang roboh, dengan catatan penggunaan dananya diawasi.
Selain berupa dana, masyarakat pun bisa berpartisipasi, seperti yang dicontohkan para sarjana di Ciamis yang membuka sekolah terbuka untuk anak-anak petani.
Adapun kepedulian pemerintah yang diharapkan dalam hal ini, adalah menaungi kegiatan pendidikan alternatif itu dengan pengakuan terhadap legalitas lulusannya, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi.
Alternatif Pengganti Gedung
Faktor penunjang mahalnya biaya sekolah biasanya dinisbatkan kepada biaya gedung. Setiap siswa baru pasti terkena beban untuk membayar uang bangunan, yang jumlahnya bisa jadi cukup besar. Jika pemerintah mendukung lahirnya sekolah-sekolah alternatif yang dikelola masyarakat, persoalan gedung sebenarnya bisa diminimalisir; dan secara otomatis pula, hal itu akan menekan angka DO (Drop Out) karena biaya sekolah bisa menjadi lebih murah.
Dengan kata lain, gedung bukanlah segalanya untuk mendidik anak. Bukankah sesungguhnya rumah, pantai hutan, taman bermain, dan seluruh permukaan bumi ini adalah sumber-sumber dan sekaligus tempat yang disediakan Tuhan untuk mendidik manusia? Oleh karena itu , terlepas dari persoalan politis, ‘tak punya gedung sekolah’ tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menghentikan kegiatan pendidikan atau melemahkan semangat para pendidik untuk membimbing.
Kehadiran Sekolah Alam telah membuktikan bahwa anak-anak bisa dan bahkan sangat antusias belajar di alam terbuka. Semangat mereka untuk pergi sekolah seolah tak terhentikan. Mereka selalu menemukan hal baru setiap hari. Karena begitu banyak rahasia di alam yang bisa dipelajari. Peran guru adalah membimbing untuk mengarahkan anak-anak didiknya agar mau melakukan penjelajahan dan pembelajaran terhadap seluruh media belajar yang tersedia di alam. Meskipun dari segi biaya tidak lebih murah dari sekolah konvensional, namun sebagai sebuah alternatif untuk memecahkan kekakuan format pendidikan, model sekolah semacam itu bisa dijadikan pilihan.
Sekolah alternatif untuk anak petani di Ciamis, yang pernah diberitakan di harian Pikiran Rakyat- Bandung, juga merupakan contoh , bahwa anak-anak tetap bisa antusias belajar meski mereka belajar tanpa seragam dan atribut-atribut formal lainnya.. Semangat mereka untuk belajar bisa jadi mengalahkan anak-anak sekolah di kota yang sepatunya berharga ratusan ribu, gedung sekolahnya megah, dan uang sekolahnya jutaan rupiah.
Sebenarnya sudah banyak sekolah-sekolah alternatif didirikan, dan tempat belajarnya bukanlah di dalam sebuah gedung sekolah, seperti umumnya kita temui. Ada orang yang membuat sekolah di kolong jembatan, gerbong kereta api, atau rumah-rumah penduduk. Di satu sisi hal itu mungkin tampak menyedihkan, karena sebenarnya banyak orang kaya yang kelebihan hartanya lebih banyak dipakai untuk berfoya-foya, dan tak tersalurkan untuk mereka yang kekurangan. Namun jika kita berpikir positif, maka keberadaan sekolah ‘darurat’ itu merupakan sumber inspirasi untuk membuat bentuk-bentuk kreatif tempat belajar, di saat kebutuhan menuntut demikian.
Bahkan jika konsep ini bisa diterima, maka murid-murid dari sekolah yang sudah berjalan pun, jika sekiranya gedung sekolah masih belum berfungsi, maka mereka bisa didistribusikan ke beberapa tempat belajar. Rasanya masih banyak juga, terutama di pedesaan, orang tua siswa yang bersedia menyiapkan halaman, teras, ataupun salah satu ruangan di rumahnya (kalau ada) untuk dijadikan tempat belajar sejumlah 5 atau bahkan 10 anak. Bagaimana dengan gurunya? Dengan semangat peduli, rasanya masih banyak juga sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang mau menyumbangkan tenaga, pikiran, dan mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk anak-anak. Dan masyarakat yang memiliki kekuatan dana juga bisa “dipanggil” kepeduliannya untuk membayar upah para tenaga sukarela yang mau mengajar. Andai situasi itu bisa terjadi, alangkah indahnya!