Di Australia lebih seratus tahun hinga awal 1970-an pengelolaan pendidikan ditangani oleh pemerintah pusat. Sebagian besar kurikulum ditentukan oleh pusat yang dikontrol secara ketat oleh sistem inspektorat dan melalui ujian nasional secara menyeluruh pada akhir sekolah menengah atas (secondary school). Sebagian besar dana pendidikan berasal dari pemerintah pusat dengan pengakolasian sumber daya yang sentralistis.
Namun, sejak awal tahun 1970-an telah terjadi perubahan dramatis dalam pengelolaan pendidikan di Negara kanguru itu. Perubahan yang nyata adalah pemerintah federal mulai memiliki keterlibatan peran yang penting dalam pengelolaan pendidikan melalui Australian Commonwealth School Commision yang dibentuk tahun 1973.
Pada awal tahun 1970-an itu juga ditandai adanya desentralisasi administratif Departemen Pendidikan melalui pembentukan unit-unit regional di beberapa Negara bagian. Diawali di Negara Australia Selatan dan Australia Capital Territory mulai memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Proses ini berlanjut hingga tahun 1980-an di beberapa bagian seperti Victoria, Australia Barat (Western Australia), Australia Utara (Northern Territory), Tasmania, dan Queenland.
Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi :
1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar.
2. Melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih diantara tiga kemungkinan, yaitu Standard Flexibility Option (SO), Enchanced Flexibility Option -1 (EO 1), dan Enchanced Flexibility Option -2 (EO 2).
3. Membuat perencanaan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya.
4. Adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS.
5. Menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan
6. Adanya fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya sekolah